Pemerintah menyadari ada target yang meleset dalam program lima tahun sebelumnya.
JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim akan menghadapi banyak persoalan pendidikan. Salah satu yang menjadi tugas berat dan diamanahkan langsung oleh Presiden Jokowi adalah sektor pendidikan dan peningkatan kualitas SDM, khususnya menghadapi dunia kerja.
Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Fikri Faqih mengatakan presiden menyadari ada target yang meleset dalam program pemerintah lima tahun sebelumnya. Terutama terkait revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai solusi untuk menciptakan SDM siap kerja, sekaligus menekan angka pengangguran.
Seperti diketahui bahwa jumlah pengangguran dari kalangan lulusan SMK masih cukup besar. Hal ini diduga karena minimnya daya serap lapangan kerja yang cukup bagi lulusan SMK yang digenjot selama lima tahun terakhir.
“Jumlah lulusan terus bertambah, tapi yang menyerap tidak ada, karena tidak ada koneksi, kesesuaian antara kebutuhan di industri dengan jurusan yang tersedia,” kata dia.
Untuk itu, Fikri meminta Mendikbud yang baru untuk mendata berapa jumlah kebutuhan industri sebenarnya, baru kemudian jurusan yang sesuai dibuka untuk jenjang SMK.
Selain masalah SMK, menurut Fikri masih terdapat kesenjangan kesempatan bersekolah dan menikmati infrastruktur pendidikan yang sudah digelontorkan APBN dalam lima tahun terakhir.
Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), Budi Djatmiko meminta Mendikbud tidak sepenuhnya percaya dengan pejabat yang ada saat ini. Untuk itu perlu mendengar masukan dari banyak pihak, termasuk Aptisi.
Selain itu, dia juga meminta Mendikbud untuk melakukan digitalisasi di bidang pelayanan dan menghapus birokrasi yang selama ini membuat proses perizinan menjadi lama.
“Selama ini justru yang bikin lambat bukan pada eselon satu dan dua, melainkan pada eselon tiga dan empat. Karena itu, saya menyambut baik usulan Presiden Jokowi menghapus eselon tiga dan empat,” katanya.
Budi juga meminta agar perubahan nomenklatur bisa dilakukan dengan cepat dan tidak membutuhkan waktu lama.
Seperti diketahui bahwa pada 2014, Ditjen Pendidikan Tinggi digabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Kemudian pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi-Kiai Maruf Amin, Ditjen Pendidikan Tinggi kembali bergabung dengan Kemendikbud.
Metode Pendidikan
Sementara itu, Ketua Bidang Kajian Kebijakan Publik Generasi Optimis (GO) Indonesia, Bayu Endro Winarko mengatakan, Mendikbud Nadiem Makarim diharapkan bisa mewujudkan metode pendidikan berbasis teknologi dan bisa menerapkan inovasinya di bidang pendidikan dan kebudayaan.
“Nadiem diharapkan bisa menutup celah masih tertinggalnya metode pendidikan di Indonesia yang merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo,” katanya.
Menurut dia, tantangan mewujudkan pendidikan di era 4.0 adalah target pekerjaan yang harus diselesaikan Nadim dalam era kedua pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Digital tidak sekadar teknologi seperti AI (Artificial Intelligence) atau kecerdasan buatan, Big Data, IoT (Internet of Things), atau Digital Voice, tapi juga menyangkut habit atau budaya. Pesatnya teknologi apabila tidak diarahkan dan digunakan dengan tepat, akan menjadi sia-sia,” jelas Bayu yang juga pakar marketing digital itu. ruf/Ant/E-3
dimuat di : Koran Jakarta
Tinggalkan Balasan