JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan pandangannya terhadap Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat paripurna DPR RI yang dilaksanakan Selasa (8/7/2025) di ruang paripurna DPR RI, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PKS Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M., menyoroti beberapa poin krusial terkait kinerja APBN 2024.
Pria yang akrab disapa Fikri ini mengapresiasi capaian pendapatan negara dan hibah tahun 2024 yang melampaui target, mencapai Rp2.850 triliun atau 101,72 persen dari target.
Dia juga memandang positif realisasi defisit anggaran tahun 2024 yang lebih rendah, yaitu Rp509,16 triliun atau 94,11 persen dari target, dengan rasio defisit APBN terhadap PDB sebesar 2,30 persen, lebih rendah dari target 2,37 persen.
Namun demikian, Fraksi PKS mencermati adanya peningkatan rasio utang pemerintah terhadap PDB pada akhir tahun 2024 yang mencapai 39,81 persen, naik dari 39,21 persen pada tahun sebelumnya.
“Kenaikan ini termasuk posisi utang Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek yang melonjak hingga 98,71 persen (yoy) pada 31 Desember 2024, yang berpotensi meningkatkan beban APBN untuk pembayaran utang pada tahun anggaran 2025,”jelasnya.
Lebih lanjut, Fikri menyoroti kenaikan beban pembayaran bunga utang sebesar 11,04 persen, dari Rp439,88 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp488,43 triliun pada tahun 2024.
“Kenaikan beban bunga utang ini tentunya berdampak pada realisasi alokasi belanja yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Porsi belanja bunga utang yang kian membesar mempersempit ruang gerak fiskal,” tegasnya.
Fikri juga menambahkan bahwa pada tahun 2024 porsi belanja pembayaran bunga mencapai 19,57 persen dari total belanja pemerintah pusat.
Fraksi PKS juga memandang bahwa pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,03 persen masih di bawah target 5,2 persen. Kualitas pertumbuhan ini dinilai belum optimal, tercermin dari masih tingginya tingkat pengangguran, angka kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi (rasio gini).
Untuk itu, Pemerintah juga didorong untuk memperhatikan realisasi tingkat inflasi yang sangat rendah, hanya 1,57 persen, yang dikhawatirkan disebabkan oleh pelemahan daya beli.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS turut mendorong pemerintah untuk memperkuat daya saing industri nasional, mengendalikan impor strategis, dan meningkatkan daya saing produk lokal, khususnya UMKM.
Terkait anggaran pendidikan, Fikri menyoroti bahwa alokasi mandatory spending bidang pendidikan sebesar Rp668,69 triliun hanya terealisasi Rp569,08 triliun (85,10 persen).
“Komponen pembiayaan pendidikan sendiri hanya terealisasi sekitar 19,48 persen dari alokasinya, mengindikasikan perencanaan anggaran yang belum sepenuhnya mengikuti kaidah money follow program dan akuntabilitas berbasis hasil,”pungkasnya.
Penurunan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2024 sebesar 2,03 persen juga menjadi perhatian Fraksi PKS. Meskipun demikian, Fraksi PKS mengapresiasi pencapaian 99,9% dana desa tahun 2024.
“Seluruh masukan ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam pembahasan selanjutnya,”pungkasnya.
