TEGAL – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Dr Abdul Fikri Faqih mengharapkan pemerintahan baru bisa menyelesaikan persoalan darurat moralitas pendidikan di Indonesia.
Hal itu disampaikan pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI periode 2019-2024 itu saat memberikan sambutan dalam workshop Pendidikan dengan tema “Peran Pendidikan Dalam Penyiapan SDM Unggul Indonesia Emas 2045.”
Kegiatan tersebut digelar oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Jumat (18/10/2024) di Hotel Grand Dian, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
Menurut pria yang akrab disapa Fikri ini, berbagai persoalan kerap melanda dunia Pendidikan belakangan, salah satu yang cukup mencolok adalah darurat moralitas di dunia Pendidikan.
“Saya kira persoalan moralitas Pendidikan ini perlu menjadi perhatian buat kita semuanya, tadi Kepala Dinas sudah menyampaikan persoalan tawuran pelajar itu, berarti kondisinya sudah darurat moralitas,”kata legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan IX Jawa Tengah (Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal) ini.
Lebih lanjut, Fikri mengungkapkan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintahan baru, terutama Menteri Pendidikan, adalah melakukan evaluasi pendidikan kita beberapa tahun ini secara menyeluruh.
“Di banyak tempat, saya kira Pendidikan kita harus dievaluasi secara menyeluruh, memang ini karena laporan belum lengkap, tapi sudah ada kasus tawuran dengan korban, anak SD dicabuli, perundungan sampai ada korban anak sekolah meninggal dunia,”ujar dia.
Salah satu hal yang perlu dilakukan, kata Fikri, Menteri baru usai resmi dilantik nanti harus belanja masalah, kemudian mendapatkan umpan sebanyak-banyaknya, kemudian diformulasikan menjadi upaya Solusi persoalan moralitas pendidikan.
“Jadi tidak hanya seperti kemarin, ada kegiatan pendidikan karakter, penguatan pendidikan karakter, tetapi riilnya pendidikan karakter itu harus jelas dan harusnya menyentuh akar persoalan kita,”katanya lagi.
Selama berada di komisi X dalam kurun waktu lima tahun belakangan, Fikri mengungkapkan banyak hal yang sudah diperjuangkan untuk membantu penanganan darurat moralitas pendidikan di tanah air.
“Beberapa waktu lalu ramai persoalan alat kontrasepsi masuk sekolah, kontroversinya luar biasa, meskipun belum direalisasikan, tapi walaupun hanya normal ini membahayakan,”jelasnya.
Karena kompleksitas persoalan moralitas pendidikan, Fikri menyarankan menteri baru harus segera memulai menangani hal tersebut.
“Karena kompleksnya masalah, tidak bisa langsung selesai, maka harus dilakukan dengan memulai dari mana dahulu, tentu ini menjadi tantangan Menteri baru,”pungkasnya.
Sebagai informasi, workshop pendidikan dengan tema “Peran Pendidikan Dalam Penyiapan SDM Unggul Indonesia Emas 2045,” tersebut diikuti para guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan perwakilan Yayasan pendidikan di Kabupaten Tegal.
