batampos.co.id – Sebagai daerah perbatasan, Provinsi Kepri rawan berbagai kasus kekerasan terhadap anak. Atas dasar tersebut, Panitia Kerja Anak (Panja) Komisi VIII DPR RI memberikan sorotan terhadap kondisi tersebut.
Namun mereka kecewa, sebab saat datang, pengambil kebijakan yang seharusnya membahas persoalan yang krusial yakni Gubernur atau Sekda tidak ada. Mereka hanya disambut oleh Plh Asisten III Pemprov Kepri, Misbardi.
“Provinsi-provinsi perbatasan seperti Kepri dan Kalimatan memang tinggi kasus-kasus terhadap anak. Apakah itu pelecehan seksual, pemerkosaan, dan sebagainya,” ujar Ketua rombongan Panja Anak Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Pemprov Kepri dan Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (BP2AD) Kepri di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (1/10).
Disebutkannya, apa yang mereka tangkap dari penjelasan pihak-pihak terkait adalah kurangnya koordinasi ke pusat. Hal itu ditandai dengan tidak dapatnya anggaran dari BP2AD dan Dinas Sosial Provinsi Kepri. Diakuinya, kecilnya APBN 2015 membuat ruang gerak terbatas. Pada APBN 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) sudah menganggarkan Rp1,2 triliun.
“Pihak-pihak terkait harus lebih getol untuk menjolok ke pusat. Karena daerah yang rawan, jangan sampai tidak kebagian anggaran. Sehingga bisa dilakukan untuk pembinaan terhadap perempuan dan anak,” jelasnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga mengatakan, pihaknya juga mendapatkan laporan soal kasus-kasus pembunuhan terhadap pelajar di Kota Batam yang semakin meresahkan. Karena sudah berada di Provinsi Kepri, hari ini pihaknya juga akan melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak terkait.
“Jangan sampai, Kepri ditunggangi oleh pihak ketiga. Penyerangan terhadap generasi muda adalah melalui kemajuan teknologi, dan pariwisata budaya asing. Ini yang perlu digaris bawahi,” tegasnya.
Dalam lawatan selama dua hari di Kepri ini, pihaknya juga akan melakukan peninjauan terhadap Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ada di Batam. Menurut Fikri, apa yang dibutuhkan harus dipersiapakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi anggaran yang dipersiapkan menggunakan sistem dana bantuan sosial (bansos).
“Kalau di APBD 2016 Kepri juga tidak dapat anggaran tersebut, berarti SKPD terkait kurang koordinasi ke pusat. Kami akan mendorong hal itu ke Kementerian PPA, karena memang Kepri harus mendapatkan perhatian serius,” tutup Fikiri.
Turut datang bersama Fikri, beberapa wakil rakyat lainnya yang tergabung dalam Panja Anak Komisi VIII DPR RI, seperti Desi Ratna Sari. (jpg/bpos)
