JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menilai pemerintah tidak kompak dalam penentuan kebijakan terkait Moratorium Ujian Nasional (UN). Pasalnya, wacana yang sempat digulirkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy ini, malah dianulir oleh pemerintah selepas Rapat Kabinet, pada Rabu, 7 Desember 2016 malam.
“Pemerintah tidak kompak. Ribut sendiri. Sangat membingungkan birokrasi di tingkat pelaksananya, baik di daerah maupun bagi masyarakat,” ucap Fikri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 8 Desember 2016.
Fikri menilai, cara merumuskan kebijakan dengan menggiring wacana terlebih dahulu ke publik baru kemudian dibahas di internal kabinet maupun bersama dengan DPR, adalah hal yang tidak baik. Hal itu menunjukkan pemerintah seolah tidak konsisten dengan alasan yang dirumuskan sendiri.
“Ini tidak baik. Karena Kemendikbud yang melempar wacana ke publik kemudian mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Mendikbud lalu melakukan komunikasi dengan komisi X. Namun terus ramai di masyarakat,” ujarnya.
Mendikbud diundang formal oleh Komisi X pada 1 desember lalu, dengan agenda tunggal, yakni UN. Pada raker tersebut, Mendikbud bersikeras untuk moratorium UN dengan delapan alasan. “Namun, ternyata kemudian wapres menyatakan menolak proposal mendikbud itu,” kata Fikri.***
Sumber: Pikiran Rakyat
