JAKARTA (Pos Kota) – Presiden Jokowi memutuskan tetap menyelenggarakan ujian nasional (UN), sekaligus menghentikan polemik wacana Mendikbud Muhadjir Effendy yang akan menghentikan UN. Kalangan DPR meminta, kalau UN lanjut, pemerintah harus antisipasi kecurangan, termasuk kabar guru menggarap soal siswa.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri dalam rilisnya kepada wartawan, Rabu (21/12/2016). Ia meminta pemerintah dapat menjamin kerahasiaan soal UN dan kesahihan hasil UN, jika UN tetap dijalankan tahun mendatang.
“Kalau UN tetap dilaksanakan berarti pemerintah harus memastikan bahwa soal tidak bocor,” kata Fikri dalam rilisnya., Rabu (21/12/2016).
Anggota Fraksi -PKS itu mengingatkan, pelaksanaan UN yang terakhir, diwarnai pemberitaan bocornya soal. Bahkan, banyak oknum yang memperjualbelikan soal maupun jawaban UN lewat berbagai jalur.
“Termasuk yang ditengarai ada beberapa sekolah yang untuk soal tertentu dikerjakan oleh gurunya, karena memang materi pelajarannya belum diajarkan kepada siswa. Harus ada solusi,” ungkapnya.
Permasalahan lain yang harus dibenahi, lanjut Fikri adalah longgarnya pengawasan UN di beberapa daerah yang meninggalkan ruang kelas atau membiarkan peserta ujian menggunakan telepon seluler untuk bertukar jawaban UN.
“Khusus untuk ujian nasional berbasis komputer (UNBK), problematika kekurangan sarana komputer di sekolah yang menyelenggarakannya juga harus sudah diatasi,” dorong politisi asal dapil Jawa Tengah itu.
Di satu sisi, Fikri juga mengkritisi wacana moratorium yang dicetuskan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy beberapa waktu lalu. Ia meminta adanya pembenahan sistem pengambilan keputusan yang lebih bijak dari pemerintah.
“Sehingga, tidak terkesan ‘mempermainkan’ guru, siswa, sekolah dan orang tua murid seperti pada kasus menunggu keputusan pelaksanaan UN,” pesan Fikri. (*/win)
Sumber : Pos Kota
