SEMARANG (KRjogja.com) – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan uang kuliah tunggal (UKT). Kebijakan tersebut saat ini menuai banyak kritik dan protes dari kalangan mahasiswa maupun dosen.
Kebijakan UKT mulai mendapat reaksi dari kalangan mahasiswa dan dosen karena pelaksanaannya tidak transparan. Komisi X DPR RI sendiri merasa pemerintah tidak transparan kepada DPR RI.
Permintaan informasi mengenai biaya operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) yang diberikan kepada setiap perguruan tinggi negeri (PTN) juga tidak pernah diberikan. “Kami selalu mempertanyakan berapa BOPTN yang diberikan kepada masing-masing PTN, tetapi hingga sekarang belum pernah diberikan. Karena tidak transparan tersebut banyak mahasiswa melakukan protes,” kata Fikri usai diskusi publik refleksi UKT dan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) di Kampus Undip Semarang Senin (16/05/2015).
Fikri yakin jika pelaksanaan kebijakan UKTdilakukan secara transparan, mahasiswa akan bisa menerima. Mahasiswa dan dosen mulai protes kebijakan UKT karena mereaka tidak tahu berapa BOPTN yang diberikan pemerintah kepada kampusnya, sehingga mahasiswa merasa UKT yang ditetapkan teralalu tinggi dan memberatkan. (Bdi)
Berita dari sini
