RMOL. Komisi VIII DPR RI menilai sudah saatnya daerah-daerah rawan bencana mendapatkan bantuan lebih dari pemerintah pusat dalam rangka program Pengurangan Resiko Bencana (PRB).
Anggota Komisi VIII DPR Fikri Faqih menjelaskan, salah satu program PRB yang menjadi prioritas adalah penyediaan sistem teknologi dan informasi beserta dengan sumber daya manusia (SDM) untuk mengelolanya.
“Dengan diterapkannya infrastruktur teknologi untuk penanggulangan bencana, maka daerah juga harus disiapkan SDM yang memadai,” jelasnya kepada redaksi, Kamis (10/3).
Menurut Fikri, anggaran dari pemerintah pusat hendaknya dititikberatkan pada pra kondisi, agar pemerintah daerah lebih siap menghadapi bencana.
“Program PRB dan pembangunan infrastruktur teknologi harus mendapat prioritas. Sehingga, daerah tidak tergantung melulu anggaran dari pusat saat terjadi bencana,” bebernya.
Selain itu, Fikri juga memberikan apresiasi kepada masyarakat dalam menghadapi bencana. Salah satu Contohnya masyarakat Sulawesi Utara yang memiliki kearifan lokal bernama Mapalus, dimana para pria bergotong-royong menyelesaikan persoalan banjir, mulai dari membawa alat hingga membawa logistik untuk korban banjir.
“Saya apresiasi kearifan lokal Mapalus. Ini semestinya bisa mendorong adanya budaya positif untuk atasi bencana. Tidak menunggu bantuan dari pemerintah,” katanya. [wah]
