Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah agar menerbitkan SK 30ribu Honorer K2 yang lulus tes PPPK. “Sudah setahun sejak pengumuman kelulusan, sampai sekarang mereka belum dapat SK. Padahal diantara mereka sudah memasuki masa pensiun, bahkan ada yang sudah meninggal sebelum SK turun,” katanya.
Hal itu terungkap dalam diskusi publik bersama Pengurus PGRI Jawa Tengah melalui zoom, Kamis (14/5). Apalagi di era pandemic seperti ini, dimana kejelasan status, kesejahteraan menjadi masalah krusial terutama bagi para guru honorer. Belum lagi mereka dituntut juga melaksanakan pembelajaran daring. Sekitar 50 juta peserta didik, 3 juta guru, melaksanakan pembelajaran daring meski tanpa juknis ataupun persiapan memadai.
“Saya dapat memahami keresahan para guru honorer. Saya guru, pernah jadi honorer, pernah jadi GTT, pernah jadi guru PNS, merasakan juga jadi kepala sekolah. Jadi merasakan betul. Tidak ngarang, apa yang dialami para guru,” ungkapnya.
Menurut Fikri pembelajaran daring faktanya sangat menyulitkan. “Dari 514 kota dan Kabupaten, hanya 178 yang dapat akses pembelajaran daring, sisanya tidak dapat akses,” ungkapnya. Ia menambahkan, upaya Kemendikbud menggandeng TVRI pun juga tidak signifikan, karena di beberapa daerah juga tidak ada transmitter. Belum lagi ada yang tidak punya smartphone, sehingga mereka tidak bisa apa-apa.
Selain permasalahan seputar pembelajaran daring, beberapa permasalahan seputar tenaga honorer, kekosongan jumlah guru, termasuk pemotongan postur anggaran pendidikan dari APBN dalam Perpres No 54 tahun 2020 dan SE Menkeu S-302/MK.02/2020.
Menanggapi permasalahan itu, politisi PKS ini sudah menyampaikan sikap tegas Komisi X DPR RI menolak adanya pemotongan pos anggaran pendidikan. “Pos anggaran yang dipotong mestinya pembangunan. Libur tidak membangun fisik, tidak apa-apa. Tetapi membangun manusia tidak boleh berhenti,” katanya.
Sementara itu Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah Dr. Muhdi, SH, M. Hum mengatakan masalah Covid-19 jangan sampai melupakan tugas mendidik. Peningkatan kualitas pendidikan harus terus diupayakan, kompetensi guru juga harus terus ditingkatkan. Ia juga menyayangkan langkah pemerintah yang memotong dana BOS dan BOP PAUD, padahal itu sangat vital “Ini menunjukkan bahwa pendidikan sebagai salah satu sektor yang sangat terdampak, tetapi intervensi secara anggaran belum nampak,” katanya.
Muhdi berharap pengurangan berbagai anggaran di berbagai sektor bisa dialihkan ke pendidikan. Karena ini sangat dirasakan betul bagaimana sekolah, terutama swasta, ada orangtua yang tidak bisa membayar SPP karena terdampak covid-19. “Bantuan tidak harus untuk guru, tetapi juga bisa untuk orangtua, misalnya untuk bayar SPP,” katanya.
