REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Komisi X DPR RI mengimbau semua instansi terkait bersinergi dan memperbaiki koordinasi serta kerja sama untuk mengembangkan pariwisata. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih mengatakan beberapa masalah yang terjadi dalam pengelolaan sebuah destinasi wisata bermuara pada hubungan antarinstansi terkait.
Ia mencontohkan yang terjadi dengan salah satu objek wisata Candi Borobudur di Jawa Tengah, antara pemerintah daerah dan pengelola tidak ada sinergi. “Ketika kami tanya kepada pemerintah daerah setempat mengenai pengelolaan Candi Borobudur, yang bersangkutan tidak tahu mengenai hal tersebut, ternyata dalam pengelolaan candi tersebut, tidak ada sinergi antarinstansi jadinya kurang optimal, padahal itu objek wisata besar,” ujarnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu berpendapat bahwa dalam peningkatan kualitas pariwisata, tidak hanya berbicara mengenai kondisi di sekitar objek wisata tersebut akan tapi juga tentang beberapa hal yang lain seperti infrastruktur menuju objek wisaga, kondisimasyarakat sekitar, kuliner, serta kebijakan lainnya.
Ia menjelaskan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya maka semua situs yang sudah ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya dikelola oleh badan pengelola yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat.
Kendati demikian, Fikri mengungkapkan belum ada badan pengelola yang terbentuk sebagaimana yang diatur oleh UU No.11/2010. “Karena tidak ada badan pengelola, jadinya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak bisa terlaksana, bahkan pengembangan kawasan cagar budaya yang juga menjadi destinasi wisata tidak sinkron dengan Rencana Induk Kepariwisataan (RIK) pusat dan daerah,” ujarnya.
sumber : Republika
