MONITORDAY.com,Jakarta- Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Fikri Faqih menyatakan pemerintah pusat harus segera menghentikan gesekan antar umat beragama yang kerap terjadi di Indonesia dengan membuat satgas khusus di daerah.
“Harus ada kerjasama yang dituangkan dalam MOU antara pemerintah pusat dan daerah untuk urusan agama ini dengan membentuk Satgas. Tentunya satgas ini harus kuat dari segi kelembagaan, SDM maupun anggarannya,” jelasnya kepada Monitorday.com, Sabtu (24/10).
Menurutnya, jika kerukunan antar umat beragama hanya dikelola di pusat, maka ketika ada gesekan di daerah tak bisa cepat diatasi. Karena harus menunggu dari pusat. Lebih lanjut politikus PKS ini menuturkan bahwa problema urusan agama justru bermula dari pemerintah pusat sendiri, bukan dari masyarakat di daerah.
Fikri menjelaskan dalam satu tahun terakhir pemerintahan Jokowi –JK, publik dihebohkan beberapa isu agama seperti KTP tanpa identitas agama, gugatan doa awal masuk sekolah, isu LGBT, syiah bahkan bangkitnya komunisme. Maka dari itu, anggota DPR dapil Jateng IX ini mendesak pemerintah harus merealisasikan slogan “Revolusi Mental” dengan menciptakan iklim kondusif dan membangun harmoni kehidupan umat beragama sebagai aset bangsa.
Lebih lanjut ia menambahkan, kasus Aceh dan Tolikara terjadi lantaran pemerintah lemah dalam mengkonsolidasikan urusan agama. Fikri meminta pemerintah waspada, karena tak menutup kemungkinan pihak lain (asing) memanfaatkan situasi ini guna merusak NKRI.
“Agama ini kan di jaman kemerdekaan menjadi landasan semangat juang melawan penjajah. Bahkan dengan fakta resolusi jihad, tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai hari santri. Artinya agama ini punya semangat membangun dan menjaga NKRI,”paparnya.
Dimuat di Monitorday
