INFOPANTURA.COM-Gesekan yang terjadi antar umat beragama dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK mendapat kritikan tajam dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengkritisi. Menurutnya, problema urusan agama justru bermula dari pemerintah pusat sendiri, bukan dari masyarakat di daerah.
Dimana dalam satu tahun terakhir pemerintahan Jokowi – JK, publik dihebohkan beberapa isu agama seperti KTP tanpa identitas agama, gugatan doa awal masuk sekolah, isu LGBT, syiah bahkan bangkitnya komunisme. Untuk mengatasinya maka harus ada kerjasama yang dituangkan dalam MOU antara pemerintah pusat dan daerah untuk urusan agama ini. ”
Harus ada satgas yang mumpu mengatasi problematika di daerah. Tentunya satgas ini harus kuat dari segi kelembagaan, SDM maupun anggarannya,” ujarnya pada Jumat (23/10).
Menurutnya, jika kerukunan antar umat beragama hanya dikelola di pusat, maka ketika ada gesekan di daerah tak bisa cepat diatasi karena harus menunggu dari pusat. Pasalnya, menurut Politisi PKS tersebut, agama merupakan salah satu dari lima urusan yang tidak didesentralisasikan. Apalagi, banyak permasalahan agama yang terjadi di daerah. ”
Pemerintah harus merealisasikan slogan “Revolusi Mental” dengan menciptakan iklim kondusif dan membangun harmoni kehidupan umat beragama sebagai aset bangsa. Hal ini terbukti bisa mendorong semangat bangsa menghadapi himpitan ekonomi yang nyaris tak bisa diatasi,” tegasnya.
Fikri menambahkan, tak berlebihan jika banyak yang menganggap kasus Aceh dan Tolikara terjadi lantaran terlihat pemerintah lemah dalam mengkonsolidasikan urusan agama. Fikri meminta pemerintah waspada, karena tak menutup kemungkinan pihak lain (asing) memanfaatkan situasi ini guna merusak NKRI.
“Agama ini kan di jaman kemerdekaan menjadi landasan semangat juang melawan penjajah. Bahkan dengan fakta resolusi jihad, tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai hari santri. Artinya agama ini punya semangat membangun dan menjaga NKRI,” pungkasnya. (Teguh)
Dimuat di Viva News
