TEGAL – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Dr. Ling. Drs. H. Abdul Fikri Faqih, M.M., mendorong aturan dispensasi kerja bagi para ayah untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah dan mengambil rapor guna mengatasi fenomena fatherless (kehilangan figur ayah) di Indonesia.
Gagasan melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) ini disampaikannya di hadapan sekitar 200 warga dalam Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN di Aula UPK Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, Rabu (4/11/2026).
Fikri menegaskan bahwa keterlibatan aktif seorang ayah merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter anak di rumah maupun sekolah. Oleh karena itu, DPR RI mendorong regulasi ketenagakerjaan yang memberikan izin khusus bagi para pekerja pria pada momen krusial pendidikan anak.
“Keterlibatan aktif ayah adalah fondasi utama pembentukan karakter anak. Melalui fungsi di DPR RI, kami mendorong adanya dispensasi khusus ketenagakerjaan bagi ayah pada hari penting anak, seperti hari pertama masuk sekolah dan saat mengambil rapor, serta memfasilitasi penyuluhan pengasuhan setara (co-parenting) bersama tokoh masyarakat dan agama,”kata Fikri.
Selain menyoroti peran ayah lewat program GATI, legislator daerah pemilihan Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) tersebut memaparkan bahwa pembangunan keluarga merupakan rantai kehidupan berkesinambungan yang dikawal DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Untuk mendukung keluarga pekerja, Fikri juga memperjuangkan program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) guna menyediakan fasilitas penitipan anak (daycare) terstandar di kawasan industri, perkantoran, hingga pasar rakyat, lengkap dengan subsidi operasional bagi pekerja informal serta sertifikasi pengasuh gratis.
Pada fase tumbuh kembang balita, Fikri menekankan pengawalan anggaran APBN melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING). Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI itu berkomitmen memastikan alokasi intervensi gizi spesifik dan sanitasi terserap utuh hingga ke tingkat Posyandu tanpa pemotongan, sembari menggandeng kemitraan CSR BUMN dan swasta daerah sebagai orang tua asuh tetap demi mencapai target zero stunting.
Perhatian parlemen juga menyasar kelompok lanjut usia melalui Program Lansia Berdaya (SIDAYA) dan digitalisasi layanan keluarga lewat Super Apps Keluarga Indonesia (SAKINA) berbasis kecerdasan buatan (AI).
Melalui SIDAYA, DPR RI mengawal ekspansi Sekolah Lansia ke seluruh kecamatan, layanan cek kesehatan dan gizi gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta pemberdayaan usaha mikro agar lansia tetap produktif dan bermartabat. Sementara melalui aplikasi SAKINA, Fikri memperjuangkan peningkatan insentif bagi kader KB di lapangan sekaligus mengawasi perlindungan data privasi keluarga.
“Lima program prioritas ini bukan sekadar kebijakan di atas kertas, melainkan masa depan keluarga kita. Sinergi dari Senayan, eksekutif di Kemendukbangga, hingga kader Posyandu dan warga Tegal di akar rumput harus berjalan beriringan agar keluarga kita terencana dengan baik, bebas stunting, dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045,”pungkasnya.
